Kontemplasi Konstitusi :Mewujudkan Cita-Cita Luhur Bangsa

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati tiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum puncak dari sebuah sejarah perjuangan yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini.

Kesadaran nasionalisme yang seiring dengan memuncaknya penderitaan rakyat atas penjajah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan yang dirahmati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal itulah yang dirumuskan dalam Piagam Djakarta, -yang dikenal sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang termaktub pada alinea pertama, kedua, dan ketiga.

Alinea keempat, yang notabenenya adalah landasan ideology bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, merupakan rangkaian dari cita – cita luhur bangsa ini yang tercantum secara nyata dalam konteks konstitusional. Hal yang begitu mendasar dari terwujudnya kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Realitas mencerdaskan kehidupan bangsa

Kecerdasan hidup suatu bangsa dapat dilihat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Apabila pengelolaan dilakukan secara maksimal serta sumber daya alam dimanfaatkan sebijak mungkin, niscaya kesejahteraan social akan tercapai. Hal ini sejalan dengan sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun pada hari ini, 69 tahun pasca kemerdekaan, Indonesia belum mampu mengelola ataupun memanfaatkan sumber daya alam sebijak mungkin. Pengelolaan sumber daya alam, semisal tambang, mayoritas dilakukan oleh pihak asing. Begitu pula pemanfaatannya yang dilakukan secara barbar, yang berakibat pula pada satu isu global, yaitu kerusakan lingkungan.

Sejak Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang merupakan salah satu pendiri bangsa ini dilengserkan, tiada lagi terdengar tindakan nyata nasionalisasi perusahaan asing. Ironisnya beberapa BUMN pun sahamnya tak lagi 100% dipegang oleh negara. Lalu kapan kalimat terakhir dari alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan terwujud (…serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) ?

Permasalahan ini dapat dirujuk pada system pendidikan yang diterapkan pemerintah di sekolah –sekolah sebagai lembaga pembelajaran formal yang merupakan tempat penginputan pola piker ataupun pembentukan karakter seseorang. Tetapi pada kenyataannya program wajib belajar Sembilan tahun (SD sederajat – SMP sederajat) yang diharapkan dapat mengoptimalkan cita-cita luhur bangsa ini seakan hanya batu besar yang seberat busa. Karena faktanya, lapangan pekerjaan yang tersedia memberikan standar pendidikan yang berada jauh lebih tinggi dari program pemerintah.

Kontribusi penuh yang diharapkan dari sebuah pendidikan tampaknya jauh dari harapan. Pemberitaan tentang geng motor yang meresahkan yang didominasi oleh para remaja masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Begitu pula dengan kasus pelecehan seksual yang yang mayoritas terjadi di lingkungan pendidikan merupakan bentuk nyata dari sebuah kebobokran pendidikan. Pemerintah harus segera meninjau ulang system pendidikan untuk pengaplikasian selanjutnya atau secara keseluruhan direvisi dan direkontruksi ulang untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perwujudan perdamaian abadi

Sejak dahulu, Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif yang mencerminkan jati diri bangsa yang mandiri dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Dunia internasional kini panas dengan beberapa konflik antarnegara, Rusia-Ukraina, Palestina-Israel, serta berita yang masih mejadi hot topic beberapa media massa, yaitu berdirinya Negara Islam di Irak dan Suriah yaitu ISIS (Islamic State of Iraq And Sham). PBB sebgai otoritas tertinggi yang bertugas dalam mewujudkan perdamaian abadi seakan tidak berkutik atas semua peristiwa yang terjadi, terutama untuk kasus Palestina-Israel. Beberapa agenda perdamaian yang coba dilakukan melalui mediasi dari negara Mesir pun berkali-kali dilakukan namun berkali-kali pula gagal.

Berkaca pada tahun 1955, saat Indonesia mencatat sejarah emas sebagai tuan rumah serta pelaksana Konfrensi Asia-Afrika. Saat itu Indonesia menjadi sebuah kiblat perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya.

Permasalahan Palestina-Israel yang tak kunjung usai perlu dilakukan sebuah tindakan nyata, seperti pula halnya Mesir, mengapa Indonesia tidak mencoba menjadi mediator perdamaian kedua negara, sebagai wujud dalam sistem politik luar negeri yang mengerucut pada terwujudnya perdamaian abadi. Bukankah bangsa ini tidak menganut paham individualism dan egoism sebagai sebuah negara yang ingin menciptakan perdamaian abadi.

Kesejahteraan sosial

Tak dapat dipungkiri bahwa, Indonesia masih tertatih dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Berbagai persoalan, sebagaimana beberapa yang telah diungkapkan masih saja menjadi batu penghalang menuju sebuah negara yang sejahtera.

Richard Quinney, dalam The Prothetic of Modern Walfare State (1999) mendifinisikan empat pilar sebagai konsep negara sejahtera. Pertama adalah social lcitizenship, bahwa sebuah negara ketika menginginkan kesejahteraan maka relasi social dalam masyarakat harus dibangun dengan kedekatan kenegaraan, kebangsaan sebaik mungkin. Kedua, full democrazy, aturan negara, kedudukan pemerintah dan masyarakat harus terjalin secara demokratis, tidak adanya partikular. Ketiga modern relation system, bahwa suatu Negara berkembang dalam mengantarkan masa depannya harus menerapkan sistem modern sebagai salah satu transtool kemajuan dan dapat difungsikan dengan tujuan kesejahteraan. Keempat, righ to education and the expansion of modern mass education system, pembelajaran yang tepat dan berani mecoba menerapkan sistem atau pola belajar masyarakat modern, bagaimana diterapkan dengan pengimbangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada sehingga tercipta sebuah keseimbangan.

Cita-cita luhur bangsa ini sebagai warisan masa lalu menjadi sebuah kontemplasi dalam mewujudkannya di masa sekarang. Kesejahteraan yang masih jauh dari sebuah harapan bukan sesuatu yang nisbi bila semua elemen bangsa secara sadar dan nyata turut serta dalam pelaksanaan konstitusi. Bangsa ini bukanlah bangsa kacang-kacangan yang baru kemarin membacakan teks proklamsinya, melainkan bangsa yang memiliki sejarah besar dalam mengubah pandangan dunia Internasional yang melawan dan menentang penindasan manusia atas manusia, secara lantang berteriak lawan, dan secara nyata mampu turut serta dalam dunia mewujudkan perdamaian abadi.

Inilah salah satu momentum penting merenungkan bersama bahwa seberapa jauh jiwa nasionalisme kita dalam memahami konstitusi secara global dan mewujudkannya sebagai mandat dari leluhur kita. Sudah 69 tahun kita terlena dalam euforia kemerdekaan, namun pemaknaan dari kemerdekaan itu sendiri jauh dari niat suci dan luhur para pendiri bangsa ini. Mari merenungkannya.

Penulis : Hardiansyah Abdi Gunawan/50500113029/Jur A

Post : Nurrahmah SF