Demokrasi untuk Rakyat?

PEMILIHAN umum (Pemilu) merupakan  sarana untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan bernegara, juga sebagai salah satu syarat agar sistem pemerintahan dan demokrasi berjalan. Pemilu berhasil dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1955 dengan keterlibatan partai politik (parpol).

Pemilu 1955 menghasilkan kemenangan empat partai besar dengan perolehan kursi masing-masing  yaitu  Partai Nasional Indonesia (PNI) 57 kursi, Majelis Syuro Muslim Indonesia (MASYUMI) 57 kursi, Nahdatul Ulama (NU) 45 kursi,  Partai Komunis Indonesia(PKI) 39 kursi dan Partai-partai lainnya hanya memperoleh kursi kurang dari 10.

Begitupula dalam pemilu era orde baru, sebelumnya diawali fusi (penggabungan) partai, sehingga hanya ada dua partai, yakni ; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan dimasukkanya Golongan Karya (Golkar) sebagai peserta pemilu. Era ini hanya dikuti 3 (tiga) partai politik , dengan urutan hasil pemilu yang tetap sama setiap lima tahunnya, Gokar, PPP dan PDI.

Bagaimana Pasca Reformasi 1998?, Setiap 5 tahun pemilu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, rakyat selalu menyambut baik dengan harapan akan ada perubahan yang jauh lebih baik untuk kehidupan mereka. Tapi tak jarang di antaranya sudah hilang kepercayaan kepada calon- calon yang akan bersaing.

Hal ini disebabkan maraknya aktor-aktor politik yang telah mereka pilih ternyata melakukan hal-hal yang mengecewakan. Janji saat berkampanye tidak dapat ditepati dan yang lebih parahnya, rakyat menyaksikan aktor politik pilihannya menjadi seorang koruptor yang merugikan negara dan masyarakat.

Inilah fakta yang terjadi saat ini di Indonesia, demokrasi seakan hanya kegiatan rutin, yang ternyata hanya mampu menyentuh nilai prosudural namun jauh dari makna substansialnya. Meski Indonesia telah dinobatkan sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia oleh dunia internasional, tapi lagi-lagi itu hanya diukur dari seringnya Indonesia melaksanakan Pemilu bukan dari nilai Demokrasi itu sendiri.

Demokrasi menjadi kata yang selalu didengung-dengungkan oleh pejabat-pejabat pemerintah dengan kata negara Indonesia adalah Negara paling demokratis, dimana rakyatnyalah yang berkuasa dan mereka hanya wakil rakyat yang mendengarkan keluhan masyarakat dan melaksanakan apa yang masyarakat kehendak.

Tapi kata itu menjadi jadi semacam “obat penenang” bagi rakyat dan alibi bagi pejabat pemerintahan untuk menutupi kecurangan-kecurangan demokrasi yang ada. Saatnya sekarang ini, praktek berdemokrasi di Indonesia harus diperbaiki dan harus mampu mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang ada, agar masyarakat betul-betul bisa merasakan manfaat dan nilai dari demokrasi itu sendiri.

Menurut hemat penulis, tidak ada yang salah dengan demokrasi, hanya saja pelaksana demokrasi yang keliru dan perlu diperbaiki untuk mencapai makna dan nilai yang sebenarnya. Misalnya dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan 9 Desember 2015 lalu, dalam kasat mata, secara regulasi pilkada yang ditetapkan sudah baik, namun praktek politik uang dan kecurangan lainnya semakin massif, ini yang mesti dibenahi !.

Harapan Rakyat saat ini Pemimpin-pemimpin yang duduk di kursi pemerintahan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya dan kembali mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara demi mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan bersih dari praktek-praktek  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar demokrasi betul-betul untuk rakyat?

Penulis : Marwah/Jur A

Post : Nurrahmah SF